Lapas Narkotika Purwokerto Ikuti Giat Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI: Kemenkumham Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

Purwokerto, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Purwokerto mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM R.I  bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I, Rabu (24/01/2024).

Kegiatan ini secara terpusat dilaksanakan di Graha Pengayoman dan diikuti oleh seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I baik secara langsung ataupun virtual

Baca juga: Tinjau Jaringan Kabel Bawah Laut Se-Nusakambangan, General Manager PT. PLN Wilayah Jateng-DIY Kunjungi Lapas Karanganyar

Bertempat di Ruang Umum, Jajaran Staff Umum termasuk bagian Keuangan, mengikuti kegiatan zoom dengan antusias, seperti Martha Irfanto dan Wahyu Tri Laksono.

Kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Entry Meeting BPK merupakan komunikasi awal menyamakan persepsi terkait rencana pemeriksaan yang akan dilakukan BPK kepada Kementerian Hukum dan HAM. 

Baca juga: Rakor Kinerja,  Pimti Kanwil Jateng Presentasikan Capaian Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebelumnya saya juga menyampaikan terimakasih atas kinerja teman-teman semua yang telah menindaklanjuti beberapa hal yang menjadi catatan dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI atas PDTT Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang/Modal TA 2022 dan 2023, Manajemen Aset TA 2022 s.d. Semester I 2023 dan Kinerja Manajemen Pemasyarakatan Tahun 2020 s.d. Semester I 2023.

" Semoga pelaporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM terutama pelaporan  atas pengelolaan keuangan dapat tersusun secara tertib dan akuntabel, " tambah Yasonna Laoly

Baca juga: Kalapas Purwokerto Dampingi Dinkes Lakukan Inspeksi Dapur

Nyoman Adhi Suryadnyana selaku Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu kementerian yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) dimana ini merupakan suatu gelar yang dapat meningkatkan citra positif instansi yang memperolehnya. 

Oleh karena itu kami sangat berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat memenuhi apa yang menjadi fokus pemeriksaan nantinya. Hal ini meliputi implementasi penggunaan SAKTI, Penyusunan Kas, Asset Tetap, PNBP dan Persediaan . Entry Meeting ini merupakan komunikasi  awal kita untuk sama-sama satu persepsi tentang apa saja yang harus kita fokuskan pada pemeriksaan kali ini.

Baca juga: Membelah Lembah Sunyi, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Pastikan Kelayakan Penjamin Calon Klien Integrasi

"Kami juga sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI  atas capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 mencapai  90, 31%. Untuk tingkat Kementerian nilai ini sudah sangat besar dan luar biasa, " ujar Nyoman Adhi Suryadnyana. (MAA)